Ambruknya Kapitalisme

Dari catatan-catatan tersebut, maka sangat jelas bahwa transaksi spekulatif, meski dikelola dengan manajemen risiko yang canggih, ternyata selalu menghasilkan kekacauan ekonomi dan keuangan. Selain itu, transaksi spekulatif hanya akan menguntungkan satu pihak dengan membuat kerugian pada pihak lainnya. Transaksi spekulatif juga akan selalu memiliki pola yang sama yaitu win-loose situation dan tidak memiliki keterkaitan langsung dengan aktivitas produksi di sektor riil.

Ambruknya Kapitalisme

25/09/2008 21:21:54 WIB
Oleh Rizqullah*)
JAKARTA, Investor Daily
Pada Senin, 22 September 2008, terdapat dua tulisan plus tajuk di harian Investor Daily, yang mengulas tentang ambruknya Lehman Brothers, sebuah lembaga investasi terbesar keempat di Amerika Serikat. Tajuk berjudul Runtuhnya Kapitalisme Wall Street.
Ada beberapa catatan terkait ketiga tulisan tersebut, yakni, pertama, keruntuhan Lehman Brothers yang sudah berusia lebih 150 tahun itu disebabkan oleh transaksi spekulatif dalam berinvestasi. Kedua, transaksi spekulatif telah mengakibatkan ekonomi menjadi bubble (menggelembung seperti balon) yang sesewaktu meletus. Ketiga, runtuhnya Lehman Brothers telah membawa efek domino bagi para kreditor yang pada akhirnya mengganggu sistie ekonomi dan keuangan Amerika Serikat.
Dari catatan-catatan tersebut, maka sangat jelas bahwa transaksi spekulatif, meski dikelola dengan manajemen risiko yang canggih, ternyata selalu menghasilkan kekacauan ekonomi dan keuangan. Selain itu, transaksi spekulatif hanya akan menguntungkan satu pihak dengan membuat kerugian pada pihak lainnya. Transaksi spekulatif juga akan selalu memiliki pola yang sama yaitu win-loose situation dan tidak memiliki keterkaitan langsung dengan aktivitas produksi di sektor riil.
Ketidakseimbangan tersebut di atas akan menghasilkan berbagai komplikasi di bidang ekonomi dan keuangan yang pada akhirnya bermuara pada krisis ekonomi dan sosial, sebagaimana yang telah sering terjadi.
Suku bunga sebagai instrumen moneter dan bisnis tidak lebih sebagai alat untuk memindahkan kekayaan dari satu pihak ke pihak lain tanpa ada produktivitas riil yang mendasarinya.
Kenaikan suku bunga, sebagaimana terjadi pada krisis ekonomi sepuluh tahun silam, telah pula menimbulkan ketidakadilan, di mana kelompok the have menjadi semakin kaya dan kelompok the have not semakin miskin. Ketidakadilan semakin nyata saat pemerintah seperti ditunjukkan pemerintahan George W Bush -- mem-bail-outperusahaan-perusahaan yang terkenal krisis. Dengan cara ini berarti negara harus menanggung kerugian akibat perbuatan sekelompok orang yang melakukan kegiatan spekulatif.
Hal yang sama terjadi di Indonesia sepuluh tahun lalu, saat pemerintah mem- bail outbank-bank yang kolaps karena krisis ekonomi atas beban masyarakat pembayar pajak yang jumlahnya mencapai Rp 600 triliun.
Fundamental Ekonomi
Tragedi Lehman Brothers dan Wall Street di Amerika Serikat, yang dikenal sebagai pusat ekonomi dunia itu, adalah krisis ekonomi yang bersumber dari kegiatan spekulatif dalam berbagai bentuk: penerapan suku bunga, keserakahan pelaku ekonomi, serta penggunaan berbagai instrumen keuangan yang menghasilkan situasi win loose atauzero-sum game.
Kesemuanya itu merupakan bentuk dan ciri sistem ekonomi kapitalis. Ironisnya, transaksi short selling yang juga merupakan transaksi spekulatif yang dimungkinkan di dalam sistem ekonomi kapitalis ternyata dilarang oleh otoritas pasar modal AS.
Tindakan bail out yang dilakukan pemerintah AS juga menyimpang dari ideologi kapitalis yang menganut pasar bebas. Pasarlah yang seharusnya menghukum pelaku bisnis dan mengoreksi kekacauan yang terjadi. Bukan masyarakat pembayar pajak yang harus menanggung kerugian mereka. Artinya, AS sebagai negara penganut dan penyebar faham kapitalis telah memukul dirinya sendiri dan mengakui kelemahan dari sistem ekonominya.
Oleh karena itu, momen kejatuhan Wall Street seharusnya menjadi titik balik ekonomi dunia dengan lebih mengedepankan fundamental ekonomi, yaitu menjaga agar pertumbuhan sektor finansial sejalan dengan sektor riil, sehingga penentuan harga komoditas bukan ditentukan oleh spekulan.
Persoalannya adalah apakah dunia masih akan tetap menggunakan sistem ekonomi kapitalis yang nyata-nyata telah gagal? Apakah kita mau menerima krisis demi krisis sebagai akibat penggunaan sistem kapitalis tersebut?
Ekonomi Islam
Islam sebagai ajaran pembawa rahmat bagi seluruh alam, manusia, dan lingkungan sekitar, menawarkan solusi dengan sistem ekonominya yang jelas-jelas melarang kegiatan spekulatif (maysir) dan penggunaan bunga. Ekonomi Islam menciptakan situasiwin-win dengan semangat kerjasama dan tolong-menolong (taawun), dan menerapkan prinsip keadilan. Ekonomi Islam tidak melarang campur tangan pemerintah terhadap pasar sepanjang hal itu dimaksudkan untuk mengatasi distorsi atau kecurangan yang terjadi.
Lembaga keuangan Islam sebagai subsistem dari ekonomi Islam saat ini telah berkembang pesat di berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia. Indonesia, hingga saat ini, telah memiliki lima bank syariah (termasuk unit usaha syariah/UUS dari bank-bank konvensional) dan 62 kantor cabang pada 2000 menjadi 31 bank syariah (termasuk 28 UUS) dengan 602 kantor cabang dan kantor kas pada akhir Juli 2008.
Total dana pihak ketiga telah mencapai Rp 13,58 triliun pada akhir tahun 2005 atau naik lebih dari 1.300% dibandingkan dengan tahun 2000 sebesar Rp 1,03 triliun. Pada akhir Juli 2008, dana pihak ketiga telah mencapai Rp 32,9 triliun. Total pembiayaan mencapai Rp 15,12 triliun pada akhir 2005 atau naik sekitar 1.400% dibandingkan akhir tahun 2000 sebesar Rp 1,27 triliun. Pada akhir Juli 2008, total pembiayaan yang diberikan mencapai Rp 35,19 triliun.
Dalam waktu kurang dari tiga tahun, aset perbankan syariah telah mencapai lebih dari dua kali lipat. Bersamaan dengan itu berkembang pula asuransi syariah dan pasar modal syariah. Perkembangan lembaga keuangan Islam tersebut tentunya perlu didukung dengan upaya simultan dan berkesinambungan dari para stakeholders.
Langkah pemerintahan AS mem-bail-out perusahaan-perusahaan yang terkena krisis adalah suatu bentuk ketidakadilan, karena dengan cara ini berarti negara menanggung kerugian akibat perbuatan sekelompok orang yang melakukan kegiatan spekulatif.
Investor Daily, 25 Sep '08
*) Penulis adalah Kandidat Doktor, Islamic Economics and Finance, Universitas Trisakti, Jakarta