Kebijakan Moneter yang Adil

Kebijakan moneter BI yang selama ini diterapkan terbukti tidak ampuh mengendalikan inflasi bahkan sebaliknya memperparah kondisi sektor riil dengan semakin tertekannya dunia usaha akibat tingginya suku bunga dan semakin kayanya orang yang memiliki kelebihan lukiditas. Saya mencoba untuk meninjau kembali prinsip dasar kebijakan moneter BI dibandingkan prinsip dasar keadilan, melihat dampak bagi semua pihak lalu mencoba manawarkan solusi bagi kebijakan moneter yang adil.


ALTERNATIF PENGENDALIAN INFLASI DAN KEBIJAKAN MONETER YANG LEBIH ADIL

Sudah menjadi tujuan dan tugas BI untuk menjaga dan memelihara stabililitas nilai Rupiah terhadap harga barang dan jasa maupun terhadap mata uang Negara lainnnya. Walaupun terkesan cukup sederhana namun untuk mencapainya tidaklah mudah , dikarenakan banyak faktor yang mempengaruhi baik itu dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Untuk membahas masalah kestabilan harga barang dan jasa tidaklah semudah membahas bidang � bidang lain yang bersifat pasti karena hal ini terkait dengan hukum masyarakat ekonomi modern yang menerapkan hukum penawaran dan permintaan dimana ketika permintaan tinggi sedangkan penawaran yang ada tidak mencukupi atau rendah maka untuk mereka yang memiliki uang berlebih akan menghargainya dengan nilai yang lebih tinggi dibanding kondisi seimbang. Demikian pula sebaliknya yang terjadi ketika penawaran berlebih dibandingkan permintaan maka pemilik barang atau jasa akan berlomba untuk menurunkan nilainya sehingga seolah terjadi persaingan harga di antara mereka untuk berlomba � lomba menjual sebanyak mungkin persediaan yang ada. Hukum tersebut sudah menjadi hukum yang berlaku umum dimanapun dan sepertinya sungguh sulit untuk merubah mengikuti hukum alternatif bila ada. Menurut pemikiran penulis sejatinya nilai riil suatu barang adalah tetap, misalnya minyak satu liter akan memiliki nilai yang ekuivalen hampir sama dengan nilai barang jenis lain dengan volume yang berbeda. Namun untuk menuju satu persepsi yang sama diantara pelaku pasar tidaklah mudah, karena memang tidak ada dasar yang pasti dan masyarakatpun memiliki kepentingan dan persepsi yang berbeda satu sama lainnya serta tidak adanya kebijakan yang secara ketat mengatur hal ini, kecuali harga � harga yang telah ditetapkan oleh Pemerintah seperti harga minyak, tarif listrik, telekomunikasi dan tarif angkutan.

Kenaikan harga dari sisi penawaran lebih sering terjadi akibat dari terganggunya penawaran barang dan jasa karena beberapa sebab diantaranya: faktor musiman, wabah penyakit, bencana alam, peperangan, aksi � aksi spekulan, huru � hara, penurunan nilai rupiah dan lain sebagainya. Ada beberapa cara untuk mengatasi kenaikan harga yang diakibatkan terganggunya penawaran ini diantaranya adalah: pengendalian persediaan, melepaskan ketergantungan terhadap satu barang, hibah dari negara � negara kaya dan lain sebagainya yang perlu dipikirkan bersama � sama oleh semua pihak. Contoh pengendalian persediaan yang telah terbukti sukses diterapkan oleh Pemerintah adalah Bulog dengan pengendalian persediaan berasnya. Mekanismenya dilakukan dengan membeli sebagian kelebihan beras yang dihasilkan petani oleh Bulog dengan standar harga yang seharusnya dinilai wajar oleh Pemerintah. Kemudian Bulog mendistribusikannya ke daerah � daerah lain yang kekurangan persediaan. Dan sisanya disimpan sebagai cadangan untuk dilepas pada masa sulit seperti ketika terjadi gagal panen yang disebabkan oleh alam maupun sebab lainnya ataupun untuk menghadapi aksi spekulasi. Namun manajemen pengendalian persediaan perlu disesuaikan dengan karakteristik barang selain itu juga perlu dipikirkan adanya biaya tambahan yang muncul untuk pemeliharaan dan penurunan kualitas serta persaingan harga dengan produk luar negeri.

Manajemen pengendalian persediaan harus dilakukan terutama untuk berbagai bahan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat sehari � hari sesuai Keputusan Menteri Industri dan Perdagangan no. 115/mpp/kep/2/1998 tanggal 27 Februari 1998, termasuk dan tidak terbatas pada bahan � bahan alternatif. Hal ini penting dilakukan mengingat sembako merupakan kebutuhan masyarakat luas, apabila ketersediaan bahan pokok tersebut langka atau terbatas maka akan memicu inflasi yang menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat dan jumlah orang miskin. Manajemen pengendalian persediaan bahan pokok tidak akan berhasil kecuali didukung oleh para pelaku yang terlibat baik itu produsen, pemerintah dan masyarakat luas dalam artian pentingnya sistem produksi yang baik akan menjamin ketersediaan bahan pokok tersebut seperti penerapan sistem pertanian alternatif yang lebih produktif dan lebih efisien serta lebih berkualitas. Hasil produksi yang melimpah tidak perlu dikawatirkan karena adanya lembaga pengendali persediaan yang mengatur distribusi sesuai dengan permintaan yang ada dan juga sekaligus mampu mengendalikan harga dalam tingkat yang wajar. Keterlibatan Pemerintah penting dalam hal untuk mendukung atau merangsang terciptanya sistem produksi / pertanian yang baik dan efisien dengan cara mendirikan pusat � pusat pengendalian persediaan, membina pusat � pusat produksi, melindungi terhadap produsen lokal terhadap serangan barang � barang dari luar yang lebih murah. Selain pengendalian harga sembako, kita juga perlu memikirkan bagaimana menekan dampak dari kenaikan harga minyak mengingat seperti informasi yang kita peroleh selama ini bahwa produksi minyak nasional sudah tidak mencukupi kebutuhan dalam negeri sebagai akibatnya kita sudah tidak dapat menikmati kenaikan harga minyak dunia malahan kita merasakan dampak buruknya yaitu inflasi yang tidak terbendung. Harga minyak penting untuk dikendalikan karena menyangkut seluruh aspek kehidupan baik itu individu maupun badan usaha. Selain kebijakan subsidi yang telah dilakukan, Pemerintah dibantu oleh kalangan tenaga � tenaga ahli kita dirasakan perlu untuk mengembangkan dan membudayakan sumber energi alternatif seperti tenaga nuklir, minyak dari nabati yang terbarukan, sumber energi matahari, panas bumi, angin dsb sehingga kita tidak tergantung kepada minyak bumi yang kita sudah tidak bisa mengendalikannya. Walaupun di butuhkan biaya yang tidak sedikit untuk pengembangannya namun energi tersebut diyakini dapat menekan dampak kenaikan harga minyak.

Berbeda dengan inflasi yang disebabkan oleh sisi penawaran, inflasi yang disebabkan oleh sisi permintaan umumnya relatif tidak berfluktuatif tapi cenderung meningkat seiring dengan semakin meningkatnya kesejahteraan dan daya beli masyarakat dengan asumsi tidak ada masalah dari sisi penawaran. Mengapa hal ini dapat terjadi? Kebutuhan suatu masyarakat akan sembako untuk kebutuhan sehari � hari tidaklah akan meningkat melebihi kadar tertentu yang dinilai wajar walaupun daya beli masyarakat tersebut semakin meningkat. Peningkatan permintaan akan sembako hanya terjadi seiring dengan peningkatan jumlah penduduk. Sedangkan permintaan akan kebutuhan energi, akan meningkat seiring dengan peningkatan kapasitas produksi yang didukung oleh semakin kondusifnya iklim berinvestasi pada suatu lingkungan.

Lantas bagaimana akibatnya apabila daya beli masyarakat itu meningkat akibat meningkatnya penghasilan? Sebagian masyarakat yang memiliki kelebihan uang akan menggunakannya untuk kegiatan konsumtif dan sebagian lagi menggunakannya untuk aktivitas konsumtif dalam pengertian di sini adalah kegiatan pembelian barang dan jasa diluar dari kebutuhan pokok sehari � hari. Aktivitas konsumtif yang berlebihan ini memang cenderung memicu inflasi. Dan dampak dari aktivitas konsumtif yang berlebihan ini sebenarnya buruk terutama sekali apabila kita sangat tergantung pada produk � produk impor. Darimanakah peningkatan dana masyarakat ini? Secara umum peningkatan dana masyarakat ini diantaranya berasal dari: kenaikan upah, peningkatan hasil ekspor dan meningkatnya imbal hasil dari kegiatan investasi baik itu di sektor riil maupun non-riil dan sebagian lagi adalah berasal dari kegiatan investasi di bank berupa kenaikan bunga. Peningkatan dana masyarakat ini sebenarnya baik bagi suatu masyarakat apabila kelebihan dananya tersebut sebagian digunakan kembali untuk kegiatan investasi di sektor riil yang lebih produktif bukan malah sebaliknya. Oleh karena itulah peran Pemerintah di sini cukup penting untuk membudayakan kegiatan investasi yang produktif dibandingkan membudayakan atau meramaikan dengan kegiatan investasi yang mempromosikan atau memasarkan produk � produk luar negeri yang bersifat konsumtif atau tidak memberikan nilai tambah bagi suatu masyarakat namun malah menjadikan beban bagi negara karena harus menyediakan cadangan devisa untuk menutupi kegiatan impor dari para pelaku bisnis di dalam negeri. Peningkatan dana masyarakat dari kegiatan investasi di sektor non � riil seperti perdagangan saham dan valuta asing harus diatur secara lebih ketat lagi untuk meredam aksi spekulasi karena sesungguhnya nilai keuntungan dari transaksi perdagangan bisa jadi hanya sementara saja dan dapat berdampak lebih buruk lagi bagi perkembangan sektor riil yang didanainya. Sedangkan peningkatan dana masyarakat yang berasal dari kegiatan investasi di perbankan sejatinya berasal dari peningkatan suku bunga. Oleh karena itulah keterlibatan BI di sini menjadi penting selama ini dengan mengatur BI rate yang dijadikan sebagai acuan penentuan suku bunga simpanan di perbankan dan suku bunga SBI.

Selama ini BI masih meyakini efektivitas dari kebijakan suku bunga dapat meredam inflasi dari sisi permintaan. Peran BI rate dan instrumen SBI selama ini di yakini mampu mengendalikan likuiditas dana yang ada di masyarakat. Semakin meningkat suku bunga SBI maka diyakini sebagian dana masyarakat akan beralih kepada instrumen SBI. Namun data � data yang ada menunjukan efektifitas dari kebijakan BI rate ini tidak serta merta menarik minat masyarakat untuk mengalihkan kelebihan dananya ke instrument SBI (lihat tabel I OPT dan SBI rate). Dari tabel tersebut dapat kita lihat bahwa walaupun terjadi penurunan suku bunga SBI namun dana yang berhasil di himpun dari kegiatan lelang SBI semakin meningkat. Sehingga dapat kita simpulkan secara sederhana bahwa BI rate yang ditransmisikan melalui lelang SBI tidak berhasil mencapai tujuannya yaitu melepas atau pun menyerap kelebihan dana yang ada.

Apa akibatnya apabila tujuan tersebut tidak tercapai? Diantara akibat yang ditimbulkan dengan semakin tingginya dana yang dihimpun melalui SBI adalah beban bunga yang harus dibayar oleh BI semakin tinggi dan pada akhirnya kelebihan likuiditas akan semakin bertambah seiring dengan penambahan bunga SBI. Sebenarnya hal ini tidak akan menjadi masalah bagi BI maupun Pemerintah apabila kelebihan dana tersebut dapat di manfaatkan secara baik untuk kegiatan investasi yang bersifat produktif. Namun hingga saat ini tidak pernah diperoleh informasi apakah kelebihan dana tersebut telah dimanfaatkan dengan baik oleh BI.

Tabel I. Nilai OPT dan suku bunga SBI


Kalau bisa kita artikan lain fasilitas SBI ini lebih bertujuan untuk meredam kerugian bank akibat tidak tersalurkannya sebagian kelebihan dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat ke sektor riil. Bisa dibayangkan apabila ada suatu bank yang rasio LDR nya masih dibawah tingkat yang wajar misalnya 50%, maka kondisi keuangan bank tersebut akan tidak seimbang dan pada akhirnya bank tersebut akan menanggung kerugian yang besar akibat tidak sanggup menanggung beban bunga simpanan kecuali dengan menekan suku bunga simpanan itu sendiri sedemikian rupa sehingga bank tersebut masih memperoleh keuntungan, namun hal ini sangat sulit mengingat persaingan di industri perbankan sudah semakin ketat. Kecenderungan lain atas tidak tersalurkannya kelebihan likuiditas tersebut adalah kegiatan spekulasi yang dilakukan oleh bankir � bankir yang tidak bertanggung jawab. Mereka karena desakan untuk menutupi kerugian akibat beban bunga simpanan yang tinggi tidak tahan untuk melakukan kegiatan investasi yang bersifat spekulatif dalam jumlah yang signifikan yang dapat merusak mekanisme harga di pasaran yang berpotensi besar menjatuhkan nilai investasi sehingga apa yang diinginkannya tidak tercapai melainkan kerugian yang jauh lebih besar lagi.

Lantas adakah cara lain untuk mengatasi atau menekan laju inflasi yang berasal dari lonjakan permintaan? Sebelum kita membahas lebih jauh solusi apa yang dapat kita coba tawarkan, mari kita bayangkan terlebih dahulu mekanisme simpan � pinjam di perbankan. Sudah menjadi tugas bank umum konvensional untuk menerima dan menyalurkan dana dari masyarakat yang kelebihan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Bank akan memberikan jasa bunga kepada pemilik dana yang menaruh dananya di bank dengan nilai bunga tertentu atas dasar asumsi bahwa bank tersebut yakin dapat menyalurkan seluruh dana masyarakat tersebut untuk kegiatan investasi (pemberian pinjaman) kepada masyarakat yang membutuhkan dengan tingkat bunga yang lebih tinggi, atau yang biasa disebut sebagai spread bunga tertentu sehingga bank dapat mengambil keuntungan dari selisih tersebut yang telah dikurangi dengan biaya operasional bank. Lantas bagaimana bila pada kenyataannya bank tersebut tidak mampu menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan? Seperti yang telah disebutkan pada paragraf sebelumnya bank tersebut akan menanggung kerugian karena pada perjanjian awal para penyimpan dana tersebut telah dijanjikan dengan suatu bunga yang pasti diperolehnya.

Bagaimana kalau cara berfikirnya kita balik sehingga para penyimpan dana tidak kita janjikan dengan suatu bunga tertentu diawal perjanjian melainkan akan diberikan bagian tertentu setelah diperoleh hasil dari kegiatan penyaluran dana? Jika hal ini diterapkan maka menyimpan dana di bank menjadi tidak menarik bagi kebanyakan orang karena tidak ada untungnya samasekali bahkan dananya akan menyusut karena ada biaya administrasi yang dikenakan atas jasa penyimpanan. Terkecuali bagi masyarakat yang sudah sangat tergantung sekali dengan jaringan dan sistem perbankan yang biasa mereka gunakan seperti BCA dengan jaringan ATM dan infrastruktur sistemnya yang luas dan on-line, BRI dengan jumlah cabangnya yang banyak dan tersebar di pelosok � pelosok daerah, Mandiri dengan jumlah cabang dan atmnya yang tersebar di mana � mana. Walaupun rasanya cukup sulit namun apabila dilakukan bersama � sama terutama di dorong oleh kebijakan BI yang kuat niscaya akan berhasil. Kemudian dari dana yang berhasil terkumpul tersebut disalurkan oleh bank kepada masyarakat yang membutuhkan dengan dikenai biaya atas penggunaan dana tersebut yang nilainya ditentukan secara wajar dengan nilai tetap dan tidak berubah apapun kondisi ekonomi yang terjadi. Yang kemudian hasilnya sebagian digunakan untuk menutupi biaya operasional dan sebagian lagi digunakan sebagai bagi hasil kepada penyimpan dana dan sisanya adalah keuntungan bersih yang digunakan oleh bank untuk memperkuat modal usaha.

Dengan mekanisme simpan pinjam yang seperti dijelaskan diatas diharapkan beban biaya yang harus ditanggung oleh peminjam menjadi lebih kecil dan kemudian pada akhirnya akan merangsang dunia usaha untuk mengembangkan usahanya secara lebih produktif lagi seperti yang telah terjadi di Jepang. Tentunya hal ini harus didukung dengan kebijakan dan keamanan berinvestasi di dalam negeri. Namun mekanisme tersebut tidak mendorong orang untuk menabung kecuali mereka yang sudah sangat tergantung kepada bank � bank tertentu seperti telah dijelaskan di atas. Sehingga sebagian besar kelebihan dana tersebut akan mengalir ke instrumen investasi lain yang memberikan hasil tetap dan lebih pasti dan ada juga yang melakukan kegiatan investasi pada sektor yang mengandung risiko tinggi seperti pembelian saham dan pembelian valuta asing dalam jumlah besar, inilah yang musti di pikirkan kebijakan apa yang dilakukan untuk mengantisipasi masyarakat dari tindakan spekulasi yang cenderung merusak harga dan merugikan serta menimbulkan ketidakseimbangan baru.

Dari posisi neraca bank umum per November 2007 diketahui ada sekitar Rp. 295 triliun dana masyarakat yang tidak tersalurkan ke sektor riil namun ditanamkan pada instrumen SBI dan surat berharga lainnya sehingga ada keseimbangan baru yang di topang oleh subsidi BI dalam bentuk SBI dan surat berharga. Di sinilah sebenarnya yang diharapkan dari SBI yaitu mampu menyerap likuiditas yang ada di perbankan sehingga tidak terjadi gejolak akibat aliran dana panas ke sektor yang berisiko dan bersifat spekulatif serta kerugian bagi bank � bank yang belum mencapai titik optimum dalam pelemparan dana ke masyarakat. Sejauh ini kita masih dapat membuktikan keampuhan salah satu intrumen kebijakan moneter BI yang diterapkan dalam bentuk SBI. Sesungguhnya penetapan suku bunga SBI yang dilakukan dengan sistem lelang dan berpatokan pada BI rate dapat merugikan BI. Terbukti bahwa tingkat suku bunga SBI yang berpatokan pada BI rate tidak sensitif terhadap perpindahan dana dari masyarakat ke instrumen SBI atau sebaliknya. Semakin banyak dana masyarakat yang tidak tersalurkan ke dunia usaha atau sektor riil akan semakin banyak dana pula yang akan di endapkan di instrumen SBI yang memiliki tingkat suku bunga yang cukup menarik dan aman dan di jamin oleh BI. Sehingga semakin hari akan semakin besar beban bunga yang harus di tanggung oleh BI. Hal ini diperparah lagi apabila banyak dana asing yang memanfaatkan peluang ini untuk mengambil keuntungan dari suku bunga SBI yang relatif jauh lebih tinggi dibandingkan suku bunga di negara asal atau negara lainnya di dunia.

Belum diketahui sampai dengan saat ini apakah BI mampu memanfaatkan dana yang berhasil di serap untuk kegiatan investasi yang memberikan tingkat hasil yang lebih tinggi di bandingkan suku bunga yang diberikan. Pemanfaatan dana tersebut penting dilakukan oleh BI untuk menutupi atau menanggung beban bunga yang harus di bayarkan kepada masyarakat. Dari uraian yang panjang lebar di atas kami dapat mengambil kesimpulan beberapa hal yang perlu diluruskan kembali mengenai inflasi dan kebijakan moneter BI yaitu diantaranya sebagai berikut:

Inflasi yang diakibatkan dari sisi permintaan atau kelebihan dana yang ada dimasyarakat sesungguhnya wajar terjadi kecuali apabila ada segelintir orang atau sebagian masyarakat yang memiliki kelebihan dana yang cukup material melakukan aksi � aksi spekulasi terhadap ketersediaan barang di masyarakat sehingga pasokan kebutuhan bahan utama untuk masyarakat akan menjadi terganggu yang pada akhirnya mengakibatkan harga menjadi naik sesuai hukum penawaran dan permintaan yang saat ini masih berlaku.

Kebijakan BI yang diterapkan dalam bentuk instrumen SBI dengan tingkat bunga hasil lelang yang berpatokan pada BI rate terbukti tidak mampu sebagai alat kendali moneter yang baik. Seharusnya dengan semakin turunnya suku bunga SBI maka dana yang lari kedalam instrumen SBI akan semakin berkurang namun pada kenyataannya tidak, bahkan dana yang mengendap di SBI cenderung semakin bertambah.

Dengan kecenderungan semakin bertambahnya dana masyarakat yang ada di BI dalam bentuk instrumen SBI maka beban yang harus di tanggung oleh BI akan menjadi semakin besar. Hal ini akan menimbulkan masalah dikemudian hari apabila BI tidak memiliki sumber pembayaran kembali yang pasti, kecuali dengan mencetak uang dalam jumlah besar yang akibatnya malah menimbulkan inflasi yang luar biasa.

Untuk mengatasi masalah tersebut di atas perlu dilakukan perubahan yang signifikan terhadap kebijakan BI berkaitan dengan pengendalian moneter untuk mencapai sasaran inflasi yang disebabkan oleh sisi permintaan. Solusi yang bisa kami tawarkan untuk mengatasi permasalahan pertama adalah perlunya kebijakan dari Pemerintah bersama dengan BI dalam kaitan untuk menekan aksi � aksi spekulasi yang dilakukan oleh pihak � pihak yang tidak bertanggung jawab yang hanya menginginkan keuntungan sesaat. Perlunya dibentuk pusat � pusat pengendalian persediaan paling tidak di tingkat kabupaten terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat dengan membentuk semacam Bulog yang selama ini sudah berjalan baik untuk mengendalikan ketersediaan pasokan beras bagi masyarakat. Penyerapan kelebihan dana dari masyarakat tetap perlu dilakukan untuk saat ini karena sebagian bank � bank masih belum mencapai titik yang optimum dalam pelepasan dana ke masyarakat sehingga dikawatirkan dapat menyebabkan bank tersebut mengalami kerugian sehingga akan mengakibatkan dampak yang lebih buruk yaitu mengambilan dana oleh masyarakat dalam jumlah besar yang pada akhirnya dapat menyebabkan krisis ekonomi lebih lanjut.

Namun demikian perlu ditinjau ulang mengenai mekanisme penyerapan dana ini dalam bentuk selain SBI yang saat ini masih berdasarkan BI rate. Mekanisme penyerapan dana yang lebih memusatkan perhatiannya pada pemanfaatan dana tersebut bagi kepentingan Pemerintah atau masyarakat luas sebagai salah satu sumber pendanaan untuk kegiatan yang produktif dengan sistem bagi hasil dapat dijadikan sebagai salah satu solusi yang efektif. Bagi hasil yang diperoleh dari kegiatan investasi pada proyek � proyek Pemerintah maupun swasta dapat menentukan berapa besaran bagi hasil kepada para investor yang menitipkan kelebihan dananya dalam bentuk SBI yang lebih adil. Dengan sistem baru ini diharapkan beban yang harus ditanggung oleh BI menjadi lebih terkendali dalam artian memiliki jaminan sumber pembayaran yang lebih jelas yaitu dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah maupun swasta.

Pentingnya keterbukaan informasi mengenai kegiatan dan perkembangan investasi yang telah dilakukan BI bekerja sama dengan Pemerintah maupun Swasta akan sangat menentukan minat masyarakat untuk mendukung dan menanamkan kelebihan dananya di BI. Keterbukan informasi ini dapat dilakukan dalam bentuk Laporan Keuangan maupun semacam prospektus yang memaparkan secara lebih detail macam � macam investasi yang telah dilakukan, perkembangannya serta rencana kedepan yang akan dilakukan. Demikianlah paparan saya mengenai inflasi dan kebijakan moneter BI beserta alternatif solusi yang dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk mengendalikan harga sehingga diharapkan mampu menciptakan kondisi ekonomi yang relatif stabil dan cenderung mendukung pertumbuhan yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Penulis: Handoko

Pernah diikut sertakan dalam lomba penulisan BI